Batas-batas Ber-Tuhan, PR Ber-Indonesia

by
“Tahun 1989, di Lapangan Jayanti, tidak tahu mau diapakan, [sejumlah warga] disuruh duduk di sana, disuruh tiarap di sekeliling lapangan Jayanti. Yang lain dibawa ke kantor, tidak tahu mereka diapain di kantor. Suami saya, namanya Endong Johan, dibawa ke kantor juga. [Di sana, seorang] bapak, dari Kodim apa ya …?” Timih Hima Yanti ragu, berusaha mengingat-ingat.

“[Bapak itu] duduk di meja. Kaki suami saya diinjak kaki meja [yang] didudukinya sambil menodongkan pistol,” tutur Timih Hima Yanti dengan suara bergetar, lalu terisak lirih menceritakan peristiwa yang terjadi di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 30 tahun silam.
Endong Johan ditodong pistol bukan gara-gara membuat onar atau merampas hak orang. Endong Johan ditodong pistol juga bukan gara-gara terlibat gerakan politik melawan rezim Soeharto. Endong Johan ditodong pistol gara-gara ia ber-Tuhan.

Ya, Endong Johan ditodong pistol gara-gara menyembah Yang Maha Kuasa dengan cara yang berbeda. Endong Johan adalah pemeluk Aliran Kebatinan Perjalanan, salah satu organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Aliran Kebatinan Perjalanan didirikan di Subang, Jawa Barat, pada 17 September 1927. Ia lebih tua dari umur Republik Indonesia, telah ada sebelum Negara bernama Indonesia diproklamasikan, tapi justru disangkal Negara.

“Waktu itu disangkanya ‘kamu itu PKI, tidak punya agama. Kamu mau ganti pemerintahan, mau ganti saya?'” Timih meniru ucapan sang bapak penodong pistol itu dalam “Atas Nama Percaya”, film dokumenter Watchdoc yang membeber saling sengkarut urusan ber-Tuhan di Indonesia.

***
Dari masa ke masa, selalu ada orang yang merasa lebih tahu tentang Tuhan. Runyamnya, aparatus Negara, bahkan lembaga Negara, juga merasa lebih tahu tentang Tuhan, hingga wewenang Negara pun dipakai dalam penentuan batas-batas pengertian atau definisi ber-Tuhan. Runyamnya lagi, campur tangan Negara itu berdampak terhadap pemenuhan hak warga negaranya. 

Perdebatan soal relasi Negara dan agama sudah terjadi sejak para pendiri bangsa memperdebatkan hal itu dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Para pendiri bangsa berdebat panjang soal frasa ” Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja” dalam. Sebagian pendiri bangsa ingin mencantumkan frasa itu dalam draf konstitusi calon negara Indonesia, dengan mendalilkan si mayoritas pemeluk agama Islam di calon negara ini.

Para pendiri bangsa berdebat panjang soal frasa ” Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja” dalam. Sebagian pendiri bangsa ingin mencantumkan frasa itu dalam draf konstitusi calon negara Indonesia, dengan mendalilkan si mayoritas pemeluk agama Islam di calon negara ini.

Sebagian pendiri bangsa lainnya ingin menghapus frasa itu dari draf konstitusi. Mereka ingin Republik Indonesia lahir sebagai negara yang tidak berpihak dalam urusan agama.

Rapat BPUPKI pada 22 Juni 1945 menyepakati teks Piagam Jakarta yang akan menjadi Mukadimah Undang-undang Dasar (UUD) calon negara Indonesia. Teks itu mencantumkan frasa “Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja”. Perdebatan soal frasa itu berlanjut hingga 17 Agustus 1945. Pada rapat pengesahan UUD tanggal 18 Agustus 1945, Bung Hatta selaku Wakil Ketua PPKI mengganti judul teks Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945.

Hatta juga mengganti frasa Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan itu turun mengubah rincian pasal-pasal dalam UUD 1945, termasuk Pasal 29 yang mengatur masalah agama. Ayat (2) Pasal itu menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pada 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa bersepakat menjadi Indonesia sebagai Negara yang tidak berpihak dalam urusan agama. Namun, Negara dan para aparatusnya selalu gagap dalam menegakkan pilihan para pendiri bangsa itu.
***
Negara dan aparatusnya gagap untuk tidak memihak dalam urusan agama, membuat Jemaah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Bekasi tak kunjung bisa membangun gereja mereka. Selama delapan tahun terakhir, Jemaah GKI Yasmin sudah lebih dari 200 kali beribadah Minggu di depan Istana Negara di Jakarta, karena dilarang membangun gereja mereka.

Pada 25 Desember 2019, mereka pun beribadah Natal di depan Istana Negara. Padahal, Kristen adalah satu dari enam agama yang resmi diakui Negara.

Posisi orang seperti Timih Hima Yanti dan Endong Johan lebih pelik lagi. Mereka adalah pemeluk ajaran Aliran Kebatinan Perjalanan. Timih dan Endong ber-Tuhan, menyembah Sang Maha Kuasa dengan cara yang berbeda dari umat enam agama yang diakui Negara. 

Negara menyebut mereka sebagai “penghayat kepercayaan”. Urusan penghayat kepercayaan diampu Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, lembaga yang dibawahi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari kesaksian orang-orang seperti Timih Hima Yanti, film dokumenter “Atas Nama Percaya” menuturkan inkonsistensi Negara dan aparatusnya menentukan batas-batas pengertian ber-Tuhan. “Atas Nama Percaya” juga bertutur bagaimana Badan Koordinasi Pengawas Aliran Masyarakat (Bakor Pakem) yang dibentuk pada 1952 mengawasi para penghayat seperti Timih dan Johan, dan diombang-ambing diantara nasib buruk dan nasib baik.

Nasib buruk, tahun 1965, terbit Undang-undang (UU) Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menyatakan aliran kepercayaan dapat mengganggu ketertiban umum. Nasib baik, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan kepercayaan para penghayat setara dengan agama.

Nasib buruk, TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN berbalik arah, menyatakan kepercayaan para penghayat bukan merupakan agama. Nasib buruk, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan agama menjadi salah satu item data kependudukan, dan setiap data kependudukan para penghayat akan mengisi kolom agama dengan tanda “-” atau strip.

Nasib buruk, Kartu Tanda Penduduk dengan kolom agama berisi tanda “-” membuat para penghayat seperti Timih dan Endong kembali distigma sebagai orang tak ber-Tuhan. Stigma tak ber-Tuhan membuat mereka didiskriminasi dalam banyak urusan–mencatatkan pernikahan, meminta penerbitan akta kelahiran, mencari kerja, mencari kredit usaha, bahkan hingga mencari liang lahat.

Diskriminasi itu dialami jutaan warga negara Indonesia. Hingga Juli 2018, lembaga itu mencatat keberadaan 188 Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia, termasuk Aliran Kebatinan Perjalanan yang telah lebih dulu ada dibanding Negara itu. Data itu menyebutkan terdapat 11,3 juta jiwa warga negara Indonesia penghayat kepercayaan. 

Nasib baik, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada 7 November 2017, menyatakan kata “agama” dalam UU Administrasi Kependudukan harus dimaknai termasuk “kepercayaan”. Nasib buruk, Putusan MK itu tak segera menghentikan praktik diskriminasi Negara dan aparatur Negara dalam mengelola data kependudukan para penghayat Merapu di Nusa Tenggara Barat.

Akankah kita, para warga Negara Indonesia, terus membiarkan Negara dan aparaturnya mendiskriminasi warga Negara Indonesia seperti Timih, Endong, Cakra Anggara, Yuni Anggraini, Frans Seingo Bani, Seingo Dape, Nono Bani, Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, Carlim, dan jutaan penghayat lainnya? Senyatanya, batas-batas ber-Tuhan masih menjadi pekerjaan rumah kita dalam ber-Indonesia.(*)

Related Videos

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More