TAK HANYA SEBATAS KTP, PENGANUT PENGHAYAT BUTUH TATANAN YANG BERKEADILAN

by

Tiga bangunan tempat persembahyangan Umat Hindu Tengger di lereng Gunung Bromo ditemukan rusak. Bangunan setinggi 3 meter dan lebar 2,5 meter itu rusak di bagian atasnya. Melihat pola kerusakannya, diduga kuat terjadi karena faktor kesengajaan. Ini adalah peristiwa intoleran terbaru yang terjadi awal Desember 2019.

Sedikit mundur ke belakang, kita dengan mudah menemukan kasus-kasus intoleran lainnya. Sepanjang November 2018 hingga November 2019, Imparsial mencatat telah terjadi 31 kasus intoleransi di Indonesia. Mayoritas kasusnya adalah pelarangan atau pembubaran ibadah. Kasus lainnya adalah perusakan rumah ibadah, hingga penolakan bertetangga dengan agama lain.

Kasus intoleransi tak hanya terjadi antar umat 6 agama resmi yang diakui negara. Namun juga dialami oleh penganut aliran kepercayaan dan penganut agama-agama leluhur di Indonesia. Pelaku didominasi oleh kelompok masyarakat sipil yang mengorganisir massa atau atas nama ormas. Selain itu dalam kasus tertentu pelakunya justru aparat penegak hukum dan institusi pemerintah.

Di Cianjur, Jawa Barat Nimah Yanti seorang warga penganut Aliran Kebatinan Perjalanan (AKP) menceritakan pengalaman tragisnya. Tahun 1989 ia dan puluhan warga AKP dikumpulkan oleh tantara karena dituduh sebagai simpatisan PKI. Suaminya bahkan sempat mengalami siksaan dan ditodong pistol oleh komandan Kodim saat itu.

Nimah Yanti menceritakan pengalamannya dalam film dokumenter berjudul Atas Nama Percaya. Dokumenter berdurasi 36 menit ini hasil kerja sama Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gajah Mada, Boston University, dan Watchdoc.

Selain kisah warga AKP Jawa Barat, dalam dokumenter ini juga diceritakan kisah warga penganut Marapu, di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Seperti penganut aliran kepercayaan atau agama leluhur lainnya, penganut Marapu juga mengalami diskriminasi dalam beragam bentuk. Anak-anak Marapu biasanya akan sulit masuk sekolah jika dalam identitasnya tidak mencantum salah satu agama yang diakui negara. Maka orang tua merelakan anak-anak mereka “masuk agama” demikian mereka biasa menyebut. “Masuk agama” dilakukan sekaligus untuk mempermudah mereka mengakses berbagai layanan dari negara.

November 2017, warga penghayat dan penganut agama leluhur memasuki babak baru. Hari itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), khususnya pasal pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi penganut penghayat kepercayaan dan agama leluhur.

Sempat terjadi pro dan kontra atas putusan MK tersebut. Namun akhirnya para penganut penghayat dapat mencantumkan Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. “Kalau dulu agama titik dua, kosong. Kalau yang sekarang kepercayaan titik dua Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa,” kata Andri Hernandi, Ketua AKP.

Nasib berbeda dialami warga penganut Marapu. Hingga tahun 2019 mereka belum dapat mengganti KTP-nya. Sebagian besar masih mencantumkan salah satu agama yang resmi diakui negara. Ada juga yang masih mengosongkan kolom agamanya.

Pencantuman kepercayaan pada kolom agama di KTP memang tidak otomatis menghapus stigma dan perlakuan intoleransi, baik yang dilakukan oleh penganut agama lain maupun oleh aparatur negara. Sebab stigma hingga represi telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Walaupun belum tuntas menyelesaikan semua masalah, perbaikan UU Adminduk akan berdampak positif pada pengakuan dan pelayanan terhadap penganut agama leluhur.
Namun masalah yang dihadapi penganut agama leluhur sangat luas. Di antara yang dialami oleh mereka dalam konteks politik agama, tetapi jarang diwacanakan adalah ketidakadilan ekonomi. Politik agama tidak hanya terkait perlakuan yang diskriminatif, tetapi juga pemiskinan kehidupan ekonomi mereka.
Salah satu karakter agama leluhur, khususnya masyarakat adat adalah keterikatan yang kuat dengan alam. Bagi penganut agama leluhur, alam adalah bagian dari identitas spiritualitas mereka. Menjaga dan memelihara gunung, tanah, hutan, dan sungai misalnya merupakan bagian dari praktik keagamaan mereka.
Pemahaman agama leluhur seperti itu dapat ditemukan di kalangan komunitas Sunda Wiwitan Jawa Barat, komunitas Kendeng Jawa Tengah, komunitas Ammatoa Kajang Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Banyak di antara mereka kehilangan tanah dan hutan adatnya karena pengakuan identitas keagamaannya tak dijamin dan dilindungi. Oleh karena itu pengakuan terhadap penganut agama leluhur tak cukup hanya sebatas pada layanan administrasi kependudukan. Bagian lebih substansi adalah terciptanya tatanan kehidupan yang lebih berkeadilan.

Related Videos

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More